Artikel

Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas di Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

    Dibaca 21 kali

      Di lingkungan Kementerian Desa, PDT&Trans, pencanangan Zona Integritas menuju WBK / WBBM telah dideklarasikan melalui Keputusan Menteri Desa, PDT&Trans Nomor 8 tahun 2018 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Desa, PDT&Trans. Kepmen tersebut menetapkan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai dua satuan kerja yang dinilai proaktif mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan khususnya melaksanakan penguatan Zona Integritas pada lingkup internalnya dengan membangun komitmen untuk selalu menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk pemberian pelayanan kepada stakeholders meski secara tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. 

       Selain itu, pada kegiatan tersebut juga mengangkat bahasan tentang Gratifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT&Trans Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, PDT&Trans. Gratifikasi yang diartikan sebagai segala bentuk pemberian kepada pegawai instansi pemerintah khususnya pejabat / pimpinan tinggi pada nilai yang tidak wajar. Pembatasan "nilai wajar" dalam segala bentuk pemberian itu antara lain: hanya berlaku untuk peristiwa tertentu, sesuai regulasi yang ada, dan diatur sebagai gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

    Sebuah langkah maju bagi Ditjen. Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mendukung penguatan area pengawasan pada lingkungan internalnya sehingga harapan untuk mewujudkan zona bebas korupsi dan birokrasi bersih dapat segera terlaksana serta menjadi inspirator bagi satuan kerja lainnya dalam upaya membangun Zona Integritas. Hal ini merupakan awal bukti komitmen institusi pada prinsip-prinsip tersebut yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.