Artikel

Rapat Pemantapan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019

    Dibaca 165 kali KDPDTT Kementerian Desa Reformasi Birokrasi

Rapat Pemantapan Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019

 

Rapat Pemantapan Penlaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada Senin, 22 Juli 2019 bertempat di Opperational Room Lantai 1 Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berjalan dengan komitmen bersama dalam menyambut Penilaian Reformasi Birokrasi 2019. Acara di buka dan di pimpin oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, PDTT Bapak Anwar Sanusi, PhD.

Melalui arahan beliau diharapkan Kementerian Desa, PDTT memiliki semangat untuk membangun Reformasi Birokrasi ke arah World Class Governance sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi agar mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang. Cita-cita ini juga sejalan dengan indikator good governance index,  is doing bussines index, e competitive index yang telah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Kementerian Desa, PDTT akan menerpakan bebagai kebijakan yang menunjang dalam pengembangan ke arah Woorld Class, diantaranya:

  • IHSN (Integrated Human Resource Management) yang bertujuan untuk mempetakan potensi, karir, pengembangan pegawai dari muai di rekrut hingga akhir masa jabatan. 
  • Career Planing Pad, digunakan untuk mempetakan arah karir pegawai.
  • Talent Pool, khususnya pejabat setingkat eselon III dan eselon IV di petakan potensi kinerja berdasarkan karakteristik khusus.

Selanjutnya, arahan dari Plt. Inspektur Jenderal yaitu Bapak Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si menyatakan bahwa  proses penilaian RB sudah berlangsung dilaksanakan masing-masing UKE-I melalui satgas reformasi birokrasi dan di IA oleh Inspektorat Jenderal. Hal ini berkaitan dengan Progress RB Kementerian Desa PDTT sangat luar biasa, sangat jauh meningkat. Nilai RB pada tahun 2017 rendah, tunjangan kinerja 47%. Tahun 2018 , tunjangan kinerja meningkat menjadi 60%. Tahun 2019, tunjangan kinerja meningkat 70%. Meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan pada 8 (delapan) area perubahan dan 5 (lima) Indikator Hasil.  Berdasarkan penilaian 2018, terdapat 9 (Sembilan) rekomendasi KemenPAN-RB Tahun 2018, antara lain:

  • 7 (tujuh) rekomendasi sudah ditindaklanjuti (77.28%)
  • 2 (dua) rekomendasi belum ditindaklanjuti yaitu mendukung perbaikan budaya kerja dan peningkatan kapasitas fungsi Tim Asesor agar selain menjadi penilai tetapi mampi memberikan arah perbaikan pelaksanaan RB. 

Selanjutnya arahan dari Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa PDTT Ibu Ir. Ekatmawati menjeaskan bahwa:

  • Terdapat tidak kesesuaian antara Kemenpan RB dengan Kemendesa terkait rekomendasi Kemenpan terkait penilaian, tetapi berdasarkan hal tersebut tidak meningkatkan dalam penilaian. 
  • Mempan berkerja sama dengan BPS untuk melakukan survei secara langsung kepada unit kerja eselon 1
  • UKE 1 juga di harapkan mengisi matriks apa saja yang sudah di kerjakan, sehingga nanti di paparkan Irjen bias mengawalnya

Diharapkan, semua unsur yang terlibat dalam Reformasi Birokrasi menjadikan hal ini sebagai prioritas, serta pihak lain yang secara tidak langsung terlibat dapat memberikan kontribusi dan hal lain yang mendukung suksesnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggall dan Transmigrasi.

 

 Unduh File: 

Paparan Plt. Irjen

Matriks Kelemahan Kemendesa