Artikel

Harmonisasi Peraturan Menteri terkait Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja di

    Dibaca 42 kali

      Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat. Untuk menjamin obyektivitas, transparasi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, perlu dilakukan analisis jabatan. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Selanjutnya, analisis jabatan akan menghasilkan nama jabatan, ikhtiar jabatan dan uraian tugas yang kemudian memerlukan proses analisis beban kerja (ABK) untuk memperhitungkan kebutuhan pegawai. Analisis jabatan dan dan ABK harus seiring dengan evaluasi jabatan sebagai bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan bebas pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

        Sehubungan dengan kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait analisis jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan di Kementerian Desa, PDT&Trans, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menginisiasi kegiatan legal drafting Permen Desa, PDT&Trans tentang Analisis Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan yang melibatkan para penggerak Reformasi Birokrasi Kementerian dari Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Pokja Penataan Tata Laksana, dan Pokja Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur. Hasil kegiatan tersebut yakni finalisasi rancangan Peraturan Menteri Desa, PDT&Trans tetang Analisis Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan.