Kategori -Reformasi Birokrasi

DUKUNGAN BBLM YOGYAKARTA DALAM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

DUKUNGAN BBLM YOGYAKARTA DALAM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

  Octobar 13,2018   biro hukum   Dibaca 5 kali
          BBLM Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 2018 menjadi lokasi uji petik Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam lingkup Kemendesa, PDTT. Hadir dalam acara ini Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 2 KemenPAN RB, Ketua Tim Evaluasi Kemenpan RB, Kepala Biro Hukum dan Ortala Kemendesa PDTT, Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendesa PDTT, PIC RB Kemendesa PDTT, Tim RB Kemendesa PDTT,  Kepala BBLM Yogyakarta beserta pejabat dan seluruh pegawai di Lingkungan BBLM Yogyakarta.      …
Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa

Entry Meeting Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Desa

  Octobar 13,2018   biro hukum   Dibaca 4 kali Reformasi Birokrasi
              Pada Tanggal 02 Oktober 2018 di Ruang Opproom lantai satu dilaksanakan kegiatan Entry Meeting terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut adalah merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Tim Ealuator Kementerian PAN dan RB di setiap Kementerian/Lembaga atau pemerintah tingkat daerah. Pelaksanaan tersebut menghadirkan beberapa informan atau responden untuk dimintai keterangan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi. Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB akan memerikan pertanyaan internal terkait dengan organisasi dan keberadaan Reformasi Birokrasi.                Agenda dalam Acara terseut…
Simulasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Desa, PDT&Trans

Simulasi Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Desa, PDT&Trans

  September 30,2018   biro hukum   Dibaca 6 kali
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kemnterian Desa, PDT&Trans telah melakukan simulasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online pada Senin tanggal 30 April 2018 yang melibatkan Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance, Sekretariat Jenderal sebagai Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi, dan Tim Assesor dan Counterpart Reformasi Birokrasi. Penilaian dilakukan seobyektif mungkin terhadap seluruh kriteria yang mencakup delapan area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun…
Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas di Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas di Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

  September 30,2018   biro hukum   Dibaca 5 kali
      Di lingkungan Kementerian Desa, PDT&Trans, pencanangan Zona Integritas menuju WBK / WBBM telah dideklarasikan melalui Keputusan Menteri Desa, PDT&Trans Nomor 8 tahun 2018 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Desa, PDT&Trans. Kepmen tersebut menetapkan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai dua satuan kerja yang dinilai proaktif mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan khususnya melaksanakan penguatan Zona Integritas pada lingkup internalnya dengan membangun komitmen untuk selalu menerapkan zero tolerance terhadap segala bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk…
Penyelarasan Persepsi Rencana Aksi Agen Perubahan

Penyelarasan Persepsi Rencana Aksi Agen Perubahan

  September 30,2018   biro hukum   Dibaca 6 kali
           Rapat Penyelarasan Persepsi Rencana Aksi Agen Perubahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan untuk membuat satu pedoman bentuk Rencana Aksi Agen Perubahan. kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal 27 september 2018 di ruang rapat Ditjen PKP2Trans Lantai 2 jam 09;00 s/d selesai. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Agen Perubahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.                 Agen Perubahan ditunjuk lantik langsung oleh Bapak Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sehingga harapan besar terdapat dalam pundak agen perubahan untuk menjadi…
Harmonisasi Peraturan Menteri terkait Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja di

Harmonisasi Peraturan Menteri terkait Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja di

  September 30,2018   biro hukum   Dibaca 12 kali
      Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat. Untuk menjamin obyektivitas, transparasi, dan kesesuaian antara tuntutan tugas dalam jabatan dengan pegawai yang akan menduduki jabatan tersebut, perlu dilakukan analisis jabatan. Hasil analisis jabatan yang berupa informasi jabatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Selanjutnya, analisis jabatan akan menghasilkan nama jabatan, ikhtiar jabatan dan uraian tugas yang kemudian memerlukan proses analisis beban kerja (ABK) untuk memperhitungkan kebutuhan pegawai. Analisis jabatan dan…
Rapat Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT&Trans

Rapat Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT&Trans

  September 25,2018   biro hukum   Dibaca 10 kali
               Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi di kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melakukan beberapa kegiatan yang mendukung terlaksannya dengan baik Reformasi Birokrasi di Kementerian. pada Hari Senin siang, tanggal 24 September 2018 di Ruang Eksekutif lantai 2, berlangsung rapat Koordinasi antara 3 (tiga) UKE I yaitu Setjen, Inspektorat dan Balilatfo. Rapat ini menjadi salah monitoring bersama yang dilakukan untuk melihat rencana aksi yang sudah dilakukan.                 Masing-masing UKE I telah hadir sesuai dengan nama-nama yang terlampir dalam undangan. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak…