Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak professional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas. Reformasi birokrasi lahir akibat krisis multidimensi Tahun 1998 yang mengakibatkan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut akhirnya memunculkan tekad bangsa Indonesia untuk “berubah” meninggalkan masa kelam menuju bangsa yang berdaya saing. Tekad tersebut kemudian secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025 dengan menetapkan visi yang cukup menantang, yaitu “Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur”.

Berangkat dari tantangan visi tersebut, pada Tahun 2004 pemerintah menyadari bahwa visi pembangunan nasional tersebut akan sulit (bahkan tidak mungkin) dicapai apabila budaya birokrasi pemerintahan tetap seperti yang ada selama ini. Pemerintah mengharuskan birokrasi menerapkan prinsip-prinsip clean government dan good governance yang telah terbukti berlaku secara universal. Tekad itu kemudian dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi dengan menetapkan Visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, sehingga dengan sistem birokrasi yang memiliki kinerja/performa lebih berkelas, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Visi tersebut mengandung makna bahwa jajaran birokrasi harus memiliki landasan berfikir, cara pandang, bersikap, dan bertingkah laku menjadi birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan abad 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, perubahan adalah suatu keniscayaan, yaitu perubahan terencana dengan target yang terukur berlandaskan komitmen kuat untuk melaksanakannya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mengusung NAWACITA sebagai agenda Prioritas Percepatan Pembangunan menempatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB), terutama nilai kedua (2), “Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) telah menyusun beberapa kegiatan yang mendukung RB berupa Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan, Pembentukan Pokja Reformasi Birokrasi dan kegiatan yang mendukung 8 (delapan) area perubahan. Hal tersebut didukung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019, dengan mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah salah satu Kementerian/Lembaga yang memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan nasional khususnya bagi pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki posisi yang strategis karena bertanggung jawab atas keberhasilan mewujudkan Nawacita Cita ke 3 (tiga) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi sangat dibutuhkan.

Untuk dapat mewujudkan program/kegiatan yang baik, maka harus ditunjang dengan kondisi internal yang baik pula. Maka dari itu, sebagai guidance dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2017–2019 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu juga ditetapkan SK (Surat Keputusan) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki program unggulan (quick wins). Fokus Quick wins dalam Reformasi Birokrasi adalah;

  1. Smart Office, sebuah layanan kantor yang cerdas berbasis teknologi informasi (IT) yang digunakan oleh seluruh pegawai terhubung dengan aksesbilitas guna terciptanya pengelolaan manajemen dan aktifitas menjadi efisien, efektif, professional, dan berdaya saing tingg yang dirancang dalam kesatuan “smart office.’ dan
  2. E-Complain, merupakan aplikasi atau system resmi kementerian yang memiliki fungsi utama untuk menyampaikan pendapat maupun pengaduan terkait situasi maupun pelayanan dari KDPDTT. Seiring berjalannya waktu, dalam implementasi Reformasi Birokrasi tentu tidak terlepas dengan hambatan dan tantangan yang mengiringinya. Merubah sebuah budaya birokrasi yang telah mengakar bertahun-tahun tentu tidak akan mudah, diperlukan pengorbanan, daya dan upaya untuk dapat mewujudkan Lembaga Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.