Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, didasarkan pada beberapa arah kebijakan Pemerintah diantaranya:

  1. Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)

Di dalam Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu dengan menekankan pada 5 (lima) prioritas utama dalam RB dan pelayanan publik, diantaranya: 

  1. Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi;
  2. Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk;
  3. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara;
  4. Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara;
  5. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.

 

  1. Agenda Pembangunan Nasional

Dari lima agenda pembangunan nasional, dua diantaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu: 

  1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan
  2. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

 

  1. Isu Strategis – Agenda Prioritas 2015–2019

Beberapa isu strategis yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan RB, diantaranya:

  1. Lemahnya penegakan hukum;
  2. Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah;
  4. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah;
  5. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien; 6. Organisasi gemuk, fragmented dan tumpang tindih fungsi;
  6. Penerapan e-government belum maksimal;
  7. Integritas PNS yang masih rendah;
  8. Kualitas pelayanan publlik masih rendah.

 

  1. Pengarusutamaan 2015–2019

Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan di setiap Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui: 

  1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
  2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
  3. Perluasan agenda reformasi birokrasi;
  4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

  1. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, disebutkan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi memimpin dan mengkoordinasikan:

  1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka yang pertama dan utama yang perlu dilakukan adalah membangun birokrasi yang bersih dan sehat.

 Untuk mewujudkannya adalah perlu diarahkan ke-3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019. Ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah:

  1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
  3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017–2019.